Tidak Tindaklanjuti Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas, 15 Anggota DPRD Rote Ndao Diperiksa Polisi

- Minggu, 4 September 2022 | 10:19 WIB
Kapolres Rote Ndao AKBP I Nyoman Putra Sandita, didampingi Kasat Reskrim Optu Yeni Setiono dan Kasi Humas Aiptu Anam Nur Cahyo, memberikan keterangan terkait kasus Bom Ikan Landu Leko, April akhir lalu. Foto: Victory News - Frangky Johannis
Kapolres Rote Ndao AKBP I Nyoman Putra Sandita, didampingi Kasat Reskrim Optu Yeni Setiono dan Kasi Humas Aiptu Anam Nur Cahyo, memberikan keterangan terkait kasus Bom Ikan Landu Leko, April akhir lalu. Foto: Victory News - Frangky Johannis

ROTE NDAO, VICTORYNEWS - Sebanyak 15 anggota DPRD Rote Ndao sejak Jumat (02/09/2022) hingga Sabtu (03/09/2022), dipanggil Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Rote Ndao untuk memberikan keterangan terkait kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020.

Demikian disampaikan Kapolres Rote Ndao AKBP I Nyoman Putra Sandita melalui Kasi Humas Polres Rote Ndao Aiptu Anam Nurcahyo kepada awak media, Sabtu (03/09/2022).

Menurut Anam, pemeriksaan atau permintaan keterangan 14 anggota DPRD Rote Ndao itu dalam rangka menindaklanjuti Laporan Informasi Nomor: LI/06/VIII/2022/Reskrim tanggal 29 Agustus 2022, terkait realisasi belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di mana telah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 31 Agustus 2022.

Dikatakan Anam, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020, terdapat kelebihan pembayaran uang perjalanan dinas di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD sebesar Rp 518.975.000 yang harus ditindaklanjuti dengan penyetoran kembali.

Baca Juga: Dirut Bank NTT: Nasabah Bank NTT di 8 Kabupaten Sudah bisa Lakukan Tarik dan Setor Tunai 24 Jam

Akan tetapi, kata Anam, hingga 1 tahun lebih berjalan komitmen tindaklanjut belum terlaksana sesuai target, dan hingga pada tahapan penyelidikan masih terdapat kurang setor sebesar Rp 407.060.000
atau dengan kata lain baru terealisasi penyetoran kembali sekitar 21,57 persen, masih belum dilakukan penyetoran sebanyak 78,43 persen.

Anam menjelaskan, dari informasi dan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (baket), jumlah kurang setor tersebut berasal dari 32 orang anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao.

"Baru 17 orang yang melakukan penyetoran kembali, sementara 15 orang lainnya belum menyetorkan kembali sesuai kesepakatan tindaklanjut yang disampaikan ke BPK RI Perwakilan NTT. Sehingga, sejak Jumat dan Sabtu telah diagendakan pemeriksaan dan pengambilan keterangan," ujar Anam.

Baca Juga: Bank NTT KC Rote Ndao Resmikan Agen Laku Pandai 'Be Ju Bisa' di Kecamatan Rote Selatan

Halaman:

Editor: Frangky Johannis

Tags

Terkini

X