Sebagai Wujud Rasa Keprihatinan, Notaris/PPAT di Rote Ndao Sepakat Menutup Sementara Kantornya

- Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:25 WIB
Sejumlah kantor Notaris/PPAT di Rote Ndao yang ditutup sementara, sebagai  dalam keadaan ditutup sebagai wujud rasa keprihatinan dan empati terhadap proses hukum rekan mereka Albert Riwukore. Foto: Victory News - Frangky Johannis
Sejumlah kantor Notaris/PPAT di Rote Ndao yang ditutup sementara, sebagai dalam keadaan ditutup sebagai wujud rasa keprihatinan dan empati terhadap proses hukum rekan mereka Albert Riwukore. Foto: Victory News - Frangky Johannis

ROTE NDAO, VICTORYNEWS - Menindaklanjuti Aksi Keprihatinan atas penahanan Notaris PPAT Kota Kupang Albert Wilson Riwukore oleh Penyidik Polda NTT dalam kasus dugaan penggelapan 9 Sertifikat Hak Milik (SHM), seluruh Notaris/PPAT di wilayah hukum Kabupaten Rote Ndao, sepakat menutup kantornya sementara waktu.

Notaris/PPAT Widianti Sari Rusandri mengatakan, penutupan sementara kantor merupakan kesepakatan bersama 5 orang Notaris/PPAT yang ada di Rote Ndao sebagai wujud rasa keprihatinan dan empati kami terhadap rekan kami Albert Riwukore.

Dikatakan Widianti bahwa tidak ada maksud menyalahkan siapa-siapa, akan tetapi akibat pemberian sertifikat SHM kepada pemilik Rachmat alias Raffi oleh karyawan, akhirnya Pak Albert harus menjalani proses hukum.

Baca Juga: Notaris PPAT di Rote Ndao Gelar Press Conference Keprihatinan Proses Hukum terhadap Albert Riwukore

Padahal, lanjut Widianti, seluruh sertifikat itu hingga saat ini masih terdaftar atas nama Rachmat alias Raffi, selaku debitur dan belum ada satupun perbuatan hukum yang mendasari bahwa sertifikat-sertifikat tersebut atas nama BPR Crista Jaya, baik berupa akta peralihan maupun pebebanan hak.

PPAT Adi Kurniawan Logo mengatakan, sangat disayangkan langkah yang diambil terhadap rekan Albert Riwukore. Karena sebagai pejabat publik yang menajalankan tugas sebagai perpanjangan tangan negara, seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

"Karena proses hukum sudah berjalan, maka harapan kami Pak Albert mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, diharapkan Polda NTT memberikan penangguhan penahanan karena beliau merupakan pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam melayani dan membantu masyarakat," katanya.

Genesia Kheren A Elim, PPAT lainnya juga menyampaikan hal yang sama dengan kedua rekannya.

Kheren berharap ke depannya tidak ada lagi kasus serupa yang menimpa Notaris/PPAT yang menjalankan tugas negara.

Halaman:

Editor: Frangky Johannis

Tags

Terkini

X