Lapas Kelas III Ba'a Canangkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia

- Jumat, 1 Juli 2022 | 10:56 WIB
Direkur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM RI Mualimin Abdi (kiri), saat memberikan arahan dalam kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM se-jajaran Kanwil Kemenkum HAM NTT, melalui Zoom Meeting dari Jakarta, Kamis (30/06/2022). Foto: Dok.Humas Lapas Kelas III Ba'a
Direkur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM RI Mualimin Abdi (kiri), saat memberikan arahan dalam kegiatan Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM se-jajaran Kanwil Kemenkum HAM NTT, melalui Zoom Meeting dari Jakarta, Kamis (30/06/2022). Foto: Dok.Humas Lapas Kelas III Ba'a

ROTE NDAO, VICTORYNEWS - Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a mencanangkan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2-HAM), mengikuti pencanangan P2-HAM di lingkup Kanwil Kemenkum HAM Provinsi NTT, yang dilakukan secara virtual, Kamis (30/06/2022). 

Dalam kegiatan yang diikuti Direkur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkum HAM RI Mualimin Abdi melalui Zoom Meeting dari Jakarta itu, dilakukan Deklarasi Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Marciana D Jone, disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Hutama Wisnu, Kepala Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton, pejabat struktural serta diikuti oleh masing-masing UPT se-jajaran Kanwil Kemenkum HAM NTT secara virtual.

Sementara pencanangan di Lapas Kelas III Ba'a, dilakukan penandatangan pencanangan P2-HAM oleh Kalapas Daniel Saekoko, disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Budi Narsanto dan Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Aleksander PI Mooy, yang juga turut menadatangani pencanangan P2-HAM tersebut.

Baca Juga: Petugas Penyelenggara Makanan Lapas Kelas III Ba'a Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan dan Pengelola Jasaboga

Dirjen HAM Mualimin Abdi dalam arahannya mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu kementerian yang secara nomenklatur dan secara tegas diberikan tugas untuk mengemban Amanat Konstitusi dan amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, kata Mualimin Abdi, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia terus melakukan upaya-upaya agar apa yang menjadi tugas dapat dilakukan dengan baik.

Salah satunya, lanjut Mualimin, melalui program dan kegiatan P2-HAM yang dilaksanakan saat ini, agar pelayanan kepada masyarakat khususnya di Internal Kementerian Hukum dan HAM, jajaran Kanwil, serta UPT-UPT, dapat melakukan pelayanan berbasis Hak Asasi.

Dikatakan Mualimin Abdi, Hak Asasi Manusia bersifat universal, sehingga perlunya Kanwil Kemenkumham NTT berserta seluruh UPT dapat melaksanakan pelayanan publik yang menerapkan nilai-nilai HAM sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik berbasis HAM. 

Baca Juga: Petugas Penyelenggara Makanan Lapas Kelas III Ba'a Ikuti Pelatihan Penjamah Makanan dan Pengelola Jasaboga

Halaman:

Editor: Frangky Johannis

Tags

Terkini

X