ROTE NDAO, VICTORYNEWS - Dalam acara dialog bersama masyarakat, kepala desa, camat, di kantor Desa Dodaek, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) H. Abdul Halim Iskandar mengajak masyarakat untuk berterima kasih dan bersyukur atas jasa-jasa Presiden Joko Widodo.
Menurut Gus Halim, sapaan akrab H. Abdul Halim Iskandar, alasan mengapa dirinya mengajak masyarakat bersyukur adalah karena sejak kepemimpinan beliau, maka Dana Desa digulirkan dan langsung dikelola pemerintah desa bersama masyarakat.
"Wujud syukur dan terima kasih kepada Presiden Jokowi hatus dilakukan dengan cara melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dengan sebaik-baiknya," kata orang nomor satu di Kemendes PDTT ini.
Menurutnya, para kepala desa harus berterima kasih bentuk kepada Presiden Jokowi karena mulai tahun 2023 Dana Desa sudah boleh digunakan membiayai operasional pemerintah desa.
Ia menjelaskan, besaran biaya operasional yang diberikan sebesar 3 persen. Ini sementara dan secara bertahap akan naik. Dicontohkan Gus Menteri bahwa orang kaya itu butuh latihan, langsung kaya nanti bingung, makanya perlu bertahap.
"Saya bersama teman-teman di Kementerian Desa PDTT sedang berjuang dengan Pak Mendagri, dukungan dari Kepala BPKP agar pertanggungjawaban biaya operasional pemerintah desa nantinya tidak ad-cost tetapi lumpsum dan mudah-mudahan berhasi," jelasnya.
Kalau ad-cost, terang Gus Halim, harus dilampirkan kuitansi lengkap, namun lumpsum cukup pertanggungjawabannya dengan pernyataan kepala desa.
"Yang penting 3 persen itu tidak boleh dihabiskan di awal tahun. Harus dibagi 12 bulan, supaya tiap bulan tetap ada dana operasional pemerintah desa," harapnya.
Selain itu, lanjut Gus Halim, di tahun 2023 juga BLT Dana Desa boleh digunakan maksimal 25 persen, tidak lagi minimal 40 persen. Artinya Pak Presiden sudah melihat kecermatan kepala desa di dalam melakukan pendataan.
Baca Juga: Iring-iringan Perahu Nelayan kawal Kapal yang Ditumpangi Rombongan Mendes PDTT ke Pelabuhan Ba'a
Lalu, kata dia, mandatori untuk ketahanan pangan 20 persen karena Pak Presiden Jokowi sangat konsen terkait antisipasi ketahanan pangan dunia yang sangat tidak menentu.
"Sisa dari sekian persen Dana Desa, diperuntukan untuk infrastruktur, serta pewujudan visi misi kepala desa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat pada saat kampanye sebagai calon kepala desa," ujarnya.
Gus Halim juga mengingatkan, semua harus senantiasa merujuk kepada SDGs Desa. Desa itu mau dibawa ke mana. Menuju desa tanpa kemiskinan kah, tanpa kelaparan kah, atau menuju pendidikan desa berkualitas kah. Silakan disesuaikan, yang penting arah jelas.
